GUGATAN

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da­lam buku Register setelah penggugat membayar  panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di­buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo.

Penggugat yang tidak bisa menulis dapat me­ngajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

PROSEDUR PERKARA PERDATA TK. PERTAMA

  1. Petugas pada meja pertama/loket pertama bertanggungjawab untuk penerimaan berkas perkara, menerima permohonan, gugatan,permohonan eksekusi, permohonan somasi,juga perkara-perkara khusus seperti arbitrase, KPPU, Haki, Perlindungan Konsumen, Kepailitan dan Hubungan Industrial, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, dan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional, Pedoman administrasi untuk perkara-perkara khusus diatur pada bagian khusus.
  2. Dokumen yang perlu disertakan dalam pendaftaran perkara sekurang-kurangnya adalah :a).surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (untuk permohonan,permohonan eksekusi, maupun permohonan somasi) atau surat gugatan (untuk gugatan).b). surat kuasa khusus dari pemohon / penggugat kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasakan kepada kuasahukum).c). fotokopi kartu advokat  kuasa hukum yang bersangkutan.d). salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
  3. Salinan dokumen-dokumen surat-surat yang di buat diluar negeri harus disahkan oleh Kedutaan / Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan seperti halnya salinan / dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
  4. Surat permohonan / surat gugatan serta dokumen-dokumen terkait diserahkan (oleh pemohon penggugat atau kuasanya) kepada petugas penerima berkas sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) salinan berkas untuk Majelis Hakim dan arsip.
  5. Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (checklist) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap / tidak lengkap.
  6. Panitera Muda Perdata mengembalikan berkas yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon / penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya.
  7. Dokumen (surat-surat) yang berupa fotocopy harus diberi materai dan dicocokan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan.
  8. Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM dengan ketentuan :a). dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.b). Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi Pengadilan Tingkat Pertama agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.
  9. Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi.
  10. Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran)dan dibuat penetapan pencoretan perkara yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak.
  11. Pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (surat kuasa untuk membayar) dalamrangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemohon,lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
  12. Berkas perkara yang telah dilengkapi dengan SKUM diserahkan kepada yang pemohon / penggugat atau kuasanya agar membayar jumlah uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada  pemegang kas Pengadilan Negeri.
  13. Petugas pemegang kas menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.
  14. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  15. Nomor halaman buku jurnal adalah nomorunit perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan /permohonan.
  16. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal.
  17. Petugas pada meja kedua kemudian mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM / surat gugatan / surat permohonan setelah panjar biaya perkara dibayar pemegang kas.
  18. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran diantaranya yaitu : perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru, sedangkan perlawanan pihak III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru, gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti register perkarapokok (bukan nomor baru).
  19. Pengisisan kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.

PROSEDUR PERKARA PERDATA BANDING & KASASI

 PENDAFTARAN PERKARA PERDATA BANDING

  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja / loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.
  2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan PengadilanNegeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
  3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebutdi atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
  4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM dengan peruntukan :a). biaya pencatatan pernyataan banding., b).biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening Pengadilan Tinggi.,c). ongkos pengiriman berkas., d)Biaya pengiriman (BP) terdiri dari BP akta banding, BP memori banding, BP kontra memori banding, BP untuk memeriksa berkas bagi pembanding, BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding, BP putusan bagi pembanding, BP putusan bagi terbanding.
  5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga : a). lembar pertama untuk pemohon., b). lembar kedua untuk kasir.,c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
  6. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
  7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
  8. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  9. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
  10. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
  11. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
  12. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalambuku register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan / penyerahannya.
  13. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi harusdiberikan kesempatan kepada kedua belah untuk memperlajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam relaas.
  14. Dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  15. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah kantor pos, dan tanda terima bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
  16. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta Panitera.
  17. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera

PENDAFTARAN PERKARA PERDATA KASASI

  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja / loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan kasasi.
  2. Permohonan kasasi dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila harike-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
  3. Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45 A Undang-Undang No. 5Tahun 2004)
  4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM yang diperuntukkan : a) biaya pencatatan pernyataan kasasi., b). besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalui bank ke rekening Mahkamah Agung.,c). Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung., d) Biaya pemberitahuan terdiri atas BP pernyataan kasasi, BP memori kasasi, BP kontra memori kasasi, BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage) bagi pemohon.,  BP untuk memeriksa berkas (inzage) bagi termohon, BP amar putusan kasasi kepada pemohon, BP amar putusan kasasi kepada termohon.
  5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap 3  terdiri dari lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
  6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
  7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
  8. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
  9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  10. Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka Pengadilan pada hariitu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi.
  11. Permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak lawan.
  12. Memori kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu,Minggu, atau Hari Libur maka penentuan hari ke 14 jatuh padahari kerja berikutnya.
  13. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan.
  14. Kontra memori kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi.
  15. Sebelum berkas perkara di kirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari / memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
  16. Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
  17. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
  18. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi.
  19. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
  20. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh prinsipal.
  21. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

PROSEDUR PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI

  1. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja / loket pertama yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali.
  2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender dalam hal : a). Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan ata tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memeperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara.,b). Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.c). Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.d). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum
  3. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila harike 14 jatuh pada hari Sabtu,Minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
  4. Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM terdiri dari a). biaya perkara peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.b). biaya pengiriman uang. c). biaya pengiriman berkas.d) biaya pemberitahuan BP berupa BP pernyataan PK dan alasan PK, BP penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK, BP amar putusan kepada termohon PK.
  5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemohon,lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
  6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
  7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
  8. Permohonan PK dapat diterima apabila panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
  10. Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas maka Pengadilan pada hari itu juga diwajibkan membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali.
  11. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan / mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.
  12. Jawaban / tanggapan atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan PK disampaikan kepadanya.
  13. Jawaban / tanggapan atas alasan PK yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
  14. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa bundel A danB harusdikirim ke Mahkamah Agung.
  15. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.
  16. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal.
  17. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Paniter

PROSEDUR PERKARA PIDANA TK. PERTAMA

  Meja Pertama

  1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
  2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
  3. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
  4. Dalam hal permohonan penangguhan / pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
  5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara,untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
  6. Syarat formil : nama, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
  7. Syarat materiil : waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti), perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
  8. Dalam hal Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan penetapan agar diajukan ke Pengadilan Negeri lain berwenang mengadili perkara tersebut. (Pasal 148 KUHAP). JaksaPenuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).

PROSEDUR PERKARA PIDANA BANDING

PERKARA PIDANA BANDING

Permohonan banding diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberi­tahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan. membuat surat keterangan.

Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding.

Panitera wajib memberitahukan permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tanggal penerimaan memori dankontra memori banding, harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.

Dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi.

PROSEDUR PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasanya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Paniter dan Pemohon.

Dalam hal terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas, denganmembuatkan surat permohonan peninjauankembali.

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan peninjauan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali untuk memeriksa alasan permintaan peninjauan kembali tersebut, yang mana pemohon dan Jaksa ikut hadir dalam menyampaikan pendapatnya.

Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali dan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera.

Panitera wajib membuat berita acara pendapat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri tentang Peninjauan Kembali.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Panitera mengirimkan berkas permohonan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat Ketua / Hakim dan menyampaikan tembusan surat pengantarnya kepada Pemohon dan Jaksa.

Dalam hal yang dimintakan peninjauan kembali putusan Pengadilan Tingkat Banding, maka tembusan surat pengantar, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat Ketua / Hakim disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

Fotocopy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Sumber :Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Cet.II, 1997

PROSEDUR PERKARA PIDANA KASASI

PERKARA PIDANA KASASI

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang diminta­kan kasasi diberitahukan.

Permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur, dan tenggang waktu yang te1ah ditetapkan harus dibuatkan akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

Permohonan kasasi wajib diberitahukan kepada pihakl awan dan dibuatkan akta/relaas pemberitahuan permohonan kasasi.

Terhadap permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh Panitera yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat betas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya.

Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, panitera harus membuat pernyataan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi.

Sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan hendaknya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

PROSES PERSIDANGAN PRA PERADILAN

Hakim membuka sidang                    Pembacaan Permohonan                 Jawaban dari Termohon

Replik dari Pemohon     Duplik dari Termohon (kalau ada)     Pembuktian     Kesimpulan

– Terhadap perkara praperadilan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara diperiksa Hakim harus mengambil putusan

– Apabila perkara yang bersangkutan telah dilimpahkan ke Pengadilan maka perkara Pra Peradilan menjadi gugur.