Suasana kebatinan sidang isbat penentuan Idul Fitri 1432 Hijriyah yang lalu mengesankan betapa Muhammadiyah yang memiliki sikap
berbeda terkesan dikeroyok, bukan hanya oleh pernyataan sebagian utusan Pemerintah tetapi juga sebagian organisasi Islam lain
yang terkondisikan oleh suasana persidangan yang sejak dini tampak bersifat hegemoni. Akar semuanya sesungguhnya karena
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama sudah tidak netral alias memiliki paham yang cenderung condong pada mazhab Islam
tertentu. Tidak berdiri di atas seluruh mazhab dan golongan, tetapi berada dalam satu mazhab dan golongan tertentu.
Ketika Pemerintah yang merepresentasikan negara mengurus urusan bangsa sebaik-baiknya berdasarkan konstitusi dan cita-cita
kemerdekaan rakyat berterimakasih. Negara atau Pemerintah bahkan berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan Tanah Air,
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintahan
negara bahkan memegang amanat nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bersatu,
dan berdaulat.
Namun ketika Pemerintah, lebih-lebih hanya diwakili oleh sebuah kementerian, mengurus pelaksanaan ibadah dengan memihak
mazhab tertentu seperti dalam penentuan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau bentuk amalan ibadah lainnya, buahnya menimbulkan
masalah di kalangan umat beragama. Lebih-lebih manakala kebijakan itu dengan mengabaikan prinsip kebebasan dan toleransi, serta tidak
memberikan pelayanan yang adil dan santun terhadap golongan umat yang berbeda dalam melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha.
Sejak jaman pra hingga awal kemerdekaan sampai saat ini sesungguhnya perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, dan hal-hal yang selama ini
menjadi ikhtilaf di kalangan umat telah menjadi bagian dari keragaman umat tanpa mengoyak ukhuwah. Dalam beberapa hal memang
terjadi perbedaan dan gesekan, tetapi lama kelamaan umat Islam yang berbeda dalam soal-soal khilafiyah keagamaan menjadi lebih
dewasa. Mereka yang shalat tawarih 11 rakaat dan 23 rakaat tidak lagi heboh, demikian pula perbedaan penggunaan metode hisab dan
rukyat dalam penentuan akhir dan awal bulan Qomariyah.
Namun tatkala Pemerintah lebih condong mengakomodasi mazhab dan metode tertentu maka yang terjadi bukan hanya membelah
umat, bahkan Pemerintah sendiri masuk dalam arena menjadi pelaku dan pengikut mazhab tertentu. Akibatnya Pemerintah memandang
umat yang berbeda sebagai tidak mengikuti ulul-amri, bahkan seolah membawa benih perpecahan. Di sinilah letak masalahnya.
Padahal, sembari golongan Islam terutama Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lain terus mencari titik temu, sesungguhnya jika
Pemerintah lebih bersifat proporsional, adil, dan santun maka perbedaan pelaksanaan hari raya tidaklah akan menjadi masalah. Umat pun
cukup dewasa untuk melaksanakan sesuai keyakinan, sambil tak lupa saling menebar tasamuh (toleransi) dan ukhuwah. Bahkan dalam
satu keluarga terjadi perbedaan pun dalam praktiknya tidak masalah, bahkan menjadi wajar.
Karena itu, baik dalam kepentingan khusus maupun umum, sebaiknya Pemerintah sebagai pilar penyelenggara negara, tidak perlu
bermazhab tertentu. Dengan koridor bukan negara sekuler tetapi juga bukan negara agama, Pemerintah sebenarnya dapat berperan lebih
adil, objektif, dan moderat. Dalam hal apa saja dapat mengambil peran kebijakan, dalam apa pula tidak melakukan peran intervensi dan
mengambil kebijakan. Lebih-lebih manakala peran dan kebijakan itu cenderung pada mazhab keagamaan tertentu dan kehilangan objektivitas.
Nanti, bukan kewibawaan dan keadilan yang dapat ditegakkan, sebaliknya subjektivitas yang memicu ketidakpuasan dari segolongan umat.
Memang selaku ulul-amri ada otoritas yang dimiliki sekaligus harus ditaati warga negara. Tetapi hati-hati dengan klaim ulul-amri, karena
manakala tidak proporsional malah akan muncul tuntutan baru, maukah dan akankah Pemerintah Indonesia menjadi ulul-amri layaknya
Pemerintahan dalam negara Islam? Jika memang mau demikian, tentu Pemerintah pun harus lebih jauh lagi memposisikan dan memerankan
diri selaku ulul-amri dalam keseluruhan bidang kehidupan sebagaimana layaknya sistem Pemerintahan dan negara Islam, sehingga tidak
setengah-setengah.
Di sinilah pentingnya Pemerintah termasuk seluruh kementerian dan institusi aparatur negara memposisikan diri selaku Pemerintahan
nasional yang berdiri di atas golongan. Kembangkan sikap adil, bijaksana, toleransi, santun, dan mengayomi seluruh golongan warga
negara dan umat beragama sebagaimana mestinya. Jadi, Pemerintah atau negara sebaiknya jangan bermazhab!
l HNs.

Iklan