Idul Fitri tahun ini (2011) berbeda lagi. Jauh-jauh hari, sebelum masuk bulan Ramadlan, Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat edaran berisi penetapan awal Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijah 1432 H. Berdasarkan hisab hakiki, wujudul hilal yang gunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ijtimak menjelang Syawal 1432 H terjadi pada hari Senin 29 Agustus 2011 pukul 10:05:16 WIB.

Dengan demikian, 1 Syawal 1432 H ditetapkan jatuh pada Selasa Kliwon 30 Agustus 2001. Prediksi perbedaan hari raya ini betul-betul terjadi kembali. Pada tanggal 30 Agustus, Sidang Itsbat yang dipimpin Menteri Agama memutuskan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Keputusan Sidang Itsbat ini tidak hanya membingungkan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, tetapi juga telah menjatuhkan kredibilitas institusi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Perbedaan memang tak bisa dipungkiri, karena Muhammadiyah dan Pemerintah menggunakan metode yang berbeda dalam penetapan awal bulan. Muhammadiyah, sejak tahun 1914, sudah berpegang teguh pada metode hisab hakiki untuk menentukan awal bulan Ramadlan dan Syawal. Bahkan, tanggal 10 Dzulhijjah (Idul Adha) pun sudah dapat diprediksikan
menggunakan metode ini. Sedangkan Pemerintah Indonesia, di bawah Kementerian Agama, masih menggunakan metode rukyat hilal. Metode ini memang tergolong konvensional, tetapi sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Karena dinilai sudah tidak relevan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Bahkan, menurut penuturan H Djoko Susilo, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland dan Liechtenstein,
keputusan nyleneh Pemerintah Indonesia menetapkan Lebaran pada tanggal 31 Agustus justru ditertawakan oleh negara-negara Arab.

H Okrisal Eka Putra Lc, M Ag, Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengatakan bahwa, “Saya lebih percaya kepada metode hisab karena kemajuan teknologi, dan saat purnama terbukti, jika dihitung mundur Lebaran tepat hari Selasa.” Meskipun ia tinggal di lingkungan yang mayoritas Nahdliyin, sehingga saat melaksanakan shalat Id, ia melaksanakannya di lapangan Kentungan. “Saya tinggal dilingkungan NU maka saya shalat di lapangan Kentungan, ya bagi saya tidak masalah selama masih toleransi dan  dalilnya ada,” tambahnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Islam untuk lebih mengedepankan teknologi. Memang Rasulullah bersabda, “Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, dan berbukalah kamu ketika melihat hilal”. Tetapi teknologi masih sedikit waktu itu. “Islam menyuruh kita menjunjung tinggi untuk kemajuan teknologi,” tambahnya.

Sejarah perbedaan penetapan Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan Pemerintah sudah berlangsung sejak tahun 1914. Negara Indonesia belum terbentuk sejak pertama kali Muhammadiyah berpegang teguh pada metode hisab hakiki ketika berseberangan pendapat dengan Kerajaan Yogyakarta. Pada tahun 1914, KH Ahmad Dahlan berbeda pendapat dengan Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang masih menggunakan perhitungan kalender Aboge dalam penetapan 1 Syawal. Namun demikian, penguasa Kraton Yogyakarta bersikap menghargai pendapat KH Ahmad Dahlan dan mempersilahkan Muhammadiyah menyelenggarakan Shalat Id sehari lebih dulu.

Karena menggunakan metode berbeda, Muhammadiyah sering berseberangan pendapat dalam penetapan hilal Syawal dengan kerajaan Yogyakarta. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan perpecahan antara kerajaan Yogyakarta dengan Muhammadiyah.

Sejak pemerintahan Indonesia terbentuk, terutama setelah jajaran Departemen Agama didominasi oleh kelompok Islam tradisional, sejarah perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri terus berlanjut. Persoalannya menjadi semakin tidak logis karena Muhammadiyah, yang sering berbeda pendapat, selalu dalam posisi yang disalahkan. Padahal, Muhammadiyah berbeda pendapat karena sedang berpegang teguh pada prinsip yang sudah dijalankan selama 31 tahun sebelum negara ini terbentuk. Lalu, sebenarnya siapakah yang berbeda pendapat dalam hal ini?

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki bukannya tanpa dalil naqli. Sekalipun perhitungan astronomi adalah produk akal manusia, tetapi dasar penggunaan metode hisab hakiki yang bertujuan untuk menetapkan awal bulan secara pasti didasarkan pada Al-Qur’an (Al-Baqarah: 189, Yasin: 39-40). Persoalan astronomi adalah persoalan yang pasti. Oleh karena itu, metode hisab hakiki dapat menjawab secara pasti kapan terjadi awal bulan. Bahkan, Yusuf Qardhawi berpendapat, jika secara astronomis penetapan hilal sudah dapat diketahui, maka rukyat
hilal sudah tidak diperlukan lagi.

Sebaliknya, metode rukyat hilal memang tersurat dalam Al-Qur’an (Al-Baqarah: 185), tetapi banyak kendala praktek di lapangan. Sebab, metode pengindraan dengan mata telanjang sangat lemah. Jika langit sedang berkabut, maka hilal akan sulit terdeteksi. Jika kriteria ukuran hilal tidak jelas, maka hilal juga akan sulit dilihat. Bagi kalangan Islam tradisionalis, solusi untuk mengatasi persoalan hilal yang tidak tampak oleh mata telanjang adalah dengan menyempurnakan bilangan 30 hari. Solusi ini sebenarnya hanya cocok untuk kategori masyarakat awam yang belum tersentuh oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat modern, sekalipun hilal tidak tampak oleh mata telanjang, tetapi pergantian bulan sudah dapat diketahui menggunakan metode hisab hakiki. Satu hal yang harus dicatat baik-baik, sekalipun hilal belum tampak pada ukuran 2 derajat bukan berarti belum terjadi pergantian hari atau bulan. Mata telanjang memang memiliki kelemahan dalam hal pengindraan secara langsung. Inilah yang harus dicatat oleh kalangan Islam tradisional yang tetap ngotot menggunakan metode rukyat hilal.

Kasus Sidang Itsbat yang dipimpin oleh Menteri Agama pada tanggal 29 Agustus, di samping menunjukkan kelemahan metode rukyat hilal, juga mencerminkan keculasan dan kebohongan. Konspirasi dari kalangan yang membenci sikap tegas Muhammadiyah memunculkan sikap culas dan licik untuk menjatuhkan kredibilitas organisasi pembaruan Islam yang konsisten dengan prinsip hisab hakiki. Salah seorang ilmuwan, tanpa harus menyebut namanya, dengan amat kasar mengritik Muhammadiyah yang dianggap selalu membangkang pemerintah.

Sidang  Itsbat yang seharusnya diwarnai dengan perdebatan penuh santun justru menjadi ajang penghujatan dengan kata-kata kasar, padahal yang sedang diputuskan adalah perkara agama. Sidang Itsbat mestinya menghasilkan kebenaran lewat keputusan yang dimusyawarakan menggunakan cara-cara santun dan beradab. Akan tetapi, sidang tersebut justru hanya melahirkan ‘pembenaran konspiratif’ untuk menutup-nutupi kelemahan metode yang digunakan oleh kelompok tertentu dan menyalahkan metode yang digunakan Muhammadiyah.

Setelah kebenaran terungkap dengan sendirinya, maka terbukalah kasus-kasus konspiratif di balik Sidang Itsbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. Satu kebohongan telah membuka pintu menuju kebohongan-kebohongan lain. Kebohong-an pertama adalah ketika sidang itsbat yang penuh konspirasi menganggap hilal belum tampak pada hari Senin (29 Agustus). Pada tim rukyat di Cakung, Jakarta Timur, mengaku telah melihat hilal antara jam 17.57 sampai 18.02 WIB dengan tinggi hilal hakiki 04’03’26,06″. Tim terdiri dari orang: H Maulana Latif, Nabil, dan Rian Apriano. Ketiga saksi telah disumpah oleh KH Maulana Yusuf (Rois Syuriah PWNU DKI) didampingi Habib Rizieq Shihab (Ketua Front Pembela Islam), dan KH Mahfud Assirun (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Itqan). Selain tim rukyat di Cakung, tim rukyat di Jepara juga menyatakan telah melihat hilal pada Senin sore. Namun demikian, tanpa alasan yang jelas, kesaksian dari dua tim rukyat yang mengaku telah melihat hilal pada Senin sore justru ditolak dalam sidang Itsbat. Kebohongan berikutnya, Menteri Agama menyatakan bahwa negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, juga merayakan Idul Fitri pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Faktanya, dua negara tetangga tersebut merayakan Idul Fitri pada hari Selasa. 30 Agustus. Itulah serangkaian kebohongan dan keculasan di balik sidang Itsbat penetapan 1 Syawal tahun ini.

Kebohongan dan keculasan laksana bangkai yang ditutup rapat-rapat. Akan tetapi, bau busuk tetap saja menyengat. Umat Islam yang sadar akan kebohongan dan keculasan sidang Itsbat memilih untuk tidak melaksanakan keputusan Menteri Agama. PWNU DKI mengeluarkan surat edaran kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyyin, untuk membatalkan puasa pada siang hari Selasa (30 Agustus). Ribuan warga Nahdliyyin di Nganjuk (Jawa Timur), juga memilih berlebaran pada hari Selasa, berbarengan dengan Muhammadiyah dan Arab Saudi. Pondok Pesantren Modern Gontor (Ponorogo) juga menggelar Shalat Id pada Selasa pagi, bersamaan dengan warga Muhammadiyah.

Fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa kebenaran tidak mungkin terkalahkan oleh kuatnya konspirasi politis di balik Sidang Itsbat yang penuh kebohongan sekalipun dipimpin oleh seorang Menteri Agama. Kita semua pantas bertanya, siapakah sebenarnya yang mendustakan agama??

Iklan