Berbeda dengan Muhammadiyah yang sejak semula sudah menetapkan kapan tanggal 1 bulan Qamariyahnya, Kemenag RI hanya bisa menetapkannya di menit terakhir setiap akhir bulan. Kemenag bukan tidak bisa menghitung dan memperkirakan kapan bulan baru harus muncul dan berganti, namun Kemenag masih menunggu apakah hilal (bulan baru) benar-benar terlilhat atau tidak, kalau tidak terlihat maka belum masuk bulan baru. Sistem menunggu laporan hasil rukyah (melihat bulan) ini sebenarnya milik salah satu ormas Islam yang lain (Nahdlatul Ulama), bukan milik Kementerian Agama RI, juga bukan milik MUI.
Kalau kita melihat Sidang Itsbat (penetapan 1 syawal) yang lalu, sangat nampak kalau Kemenag RI terkesan memaksakan 1 Syawal harus jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Argumen-argumen beberapa peserta sidang Itsbat yang dari ormas Islam lain juga terkesan hanya untuk memojokkan Muhammadiyah yang memang sudah menentukan tanggal 1 Syawalnya. Dalam Sidang Itsbat itu Muhammadiyah diposisikan sebagai pesakitan yang berniat memecah belah umat karena tidak mau patuh pada keputusan Kemenag dalam hal penetuan 1 Syawal. Kita juga masih mempertanyakan mengapa Kemenag memilih–milih ormas Islam
yang diudang dalam Sidang Itsbat itu. Apa kriteria ormas yang diundang dan yang tidak diundang?.

Kalau kita cermati, logika Sidang Itsbat Kemenag RI itu sendiri sangat konyol. Sidang Itsbat digelar di akhir bulan (tepatnya di awal bulan karena bulan Qamariyah berganti ketika Maghrib) dengan harapan memperoleh kepastian terlihat/tidaknya hilal sebagai tanda masuknya bulan baru. Untuk itu, Kemenag juga mengirim puluhan tim ke titik-titik observasi. Laporan dari tim obervasi pengintip hilal inilah yang dijadikan bahan pertimbangan Sidang Itsbat untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Kalau ada laporan yang melihat hilal, bulan baru dimulai kalau tidak ada yang melaporkan melihat hilal maka bulan baru dimulai besok malam.

Kalau logika itu dipatuhi, sebelum Maghrib tanggal 29 itu, Kemenag tidak boleh menyatakan kapan bulan berganti karena memang belum melakukan rukyah (pengintipan hilal). Namun, dikoran lokal Yogyakarta tanggal 29 Agustus dengan bersumber dari Kemenag wilayah DIY disebutkan beberapa tempat shalat Id tanggal 31 Agustus yang dalam lembaran itu juga disebutkan sesuai keputusan Pemerintah.

Ini berarti Kemenag tidak patuh pada logika yang dibangunnya sendiri karena sebelum menggelar Sidang Itsbat, hasilnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, semua orang bisa membaca kalau Sidang Itsbat itu hanya untuk mengetuk palu persetujuan Pemerintah saja, bukan untuk bermusyawarah. Beberapa waktu sebelum Sidang Itsbat, ketua MUI KH Ma’ruf Amin mengusulkan ke Pemerintah (Kemenag RI) untuk memadu-kan dua metode penentuan awal bulan Qamariyah. Yaitu dengan memadukan hisab dan rukyat.

Yaitu apabila ada laporan yang melihat hilal ketika perhitungan hisab menyatakan mustahil dilihat maka laporan itu harus ditolak. Usulan Ma’ruf Amin ini pada dasarnya sama dengan sistem imkanurukyah (kemungkinan dirukyah) saat itu Ma’ruf Amin memakai batas minimal tinggi bulan saat ghurub adalah 2 derajat. Batas ini katanya sesuai dengan kesepakatan kriteria Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS).

Usulan Ma’ruf Amin ini pada dasarnya sudah sangat sering dipakai Pemerintah RI pasca Reformasi. Bahkan, menurut penuturan salah seorang narasumber yang sering mengikuti Sidang Itsbat di Kemenag, kalau hitungan hisab sudah di atas dua derajat meskipun seluruh wilayah udara Indonesia diselimuti mendung bahkan hujan pasti akan ada yang melaporkan terlihatnya hilal. Sebaliknya kalau masih di bawah dua derajat walau udara terang benderang tidak akan ada yang berani melaporkan melihat hilal, dan kalau pun ada yang melaporkan melilhat hilal pasti akan ditolak dan bahkan tidak dianggap. Kebiasaan ini tampaknya berlanjut pada Sidang Itsbat kemarin, karena hasil hitungan hisab hilal sudah wujud di atas ufuk namun masih di bawah 2 derajat maka seluruh laporan terlihatnya hilal ditolak oleh Kemenag.

Menurut beberapa laporan, hilal terlihat dari Cakung Jakarta Timur dan pantai Kartini Jepara. Situs Voa-Islam menyebutkan: Tim Rukyat di Cakung, Jakarta Timur telah melihat hilal antara jam 17.57 sampai 18.02 WIB dengan tinggi hilal hakiki 04’03’26,063 , dilihat oleh tiga orang saksi: H Maulana Latif SPdI, Nabil, Ss dan Rian Apriano. Tim Rukyat di Cakung itu melakukan dengan tiga metode rukyat. Masing-masing, 4,35 derajat, 3 derajat, dan 2 derajat. Ketiga saksi dengan metode masing-masing mengaku melihat hilal.

Hasil rukyat di Cakung itu sempat dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Ahmad Jauhari, didepan Sidang Itsbat. Namun Pemerintah menganulir persaksian itu, karena menganggap hilal tidak mungkin dirukyat karena posisinya di bawah ufuk. Sementara persaksian lain berasal Tim Rukyat di Pantai Kartini, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa mereka telah melihat hilal berada di sebelah kiri matahari pada pukul 17.39 selama 5 detik. Anggota tim yang melihat hilal adalah Saiful Mujab, yang merupakan tim rukyat dari akademisi dan juga Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. Dengan logika imkanurukyah dua derajat yang tidak ada landasan ilmiah saintifiknya juga tanpa landasan syar’iyahnya dua laporan terlihatnya hilal itu ditolak oleh MUI (Ma’ruf Amin) dan juga Kemenag.

Dalam detiknews.com ditulis kalau Ma’ruf Amin menyatakan “Jika mustahil, tapi ada yang mengaku melihat harus ditolak,” Dasar yang menjadi rujukan MUI adalah fatwa Pada tahun 2004 nomor 2 /2004, tentang Penetapan Awal Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah, sebagai penjembatan perbedaan di antara ormas-ormas Islam. Kalau kita cermati fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 sama sekali tidak menyebutkan berapa derajat hilal itu mungkin atau mustahil dirukyah.

Kengototan Pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Rabu 31 Agustus 2011, oleh Irfan Suryohadi Awwas, Ketua Lajnah Tanfidziyah MMI diyakini tidak sah dan batal demi hukum karena menganulir Tim Rukyat yang telah melihat hilal pada 29 Agustus. Karena itu, Irfan S Awwas menilai pemerintah telah melecehkan syariat Islam dan melakukan kebohongan publik terhadap hasil Tim Rukyat Cakung dan Jepara. Menurut Irfan, keputusan Sidang Itsbat Pemerintah itu tidak sah
karena menolak kesaksian Tim Ru’yat di Cakung, Jakarta Timur yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada hari Senin 29 Agustus 2011, mereka sudah melihat hilal. Tim rukyat yang dimaksud Irfan adalah para ustadz dari Front Pembela Islam (FPI), Tim Masjid Ramadlan dan Majelis Mujahidin Jakarta Timur.

Kalau dua derajat merupakan keputusan MABIMS, seharusnya seluruh negara MABIMS juga berlebaran hari Rabu. Namun pada kenyataannya hanya Indonesia saja yang berlebaran di hari Rabu. Bahkan kalau kita googling maka hanya ada empat negara di dunia ini yang lebarannya tanggal 31 Agustus yaitu Indonesia, Selandia Baru, Oman, dan Afrika Selatan. Kenyataan ini menurut Duta Besar Indonesia untuk Negara Swiss, Djoko Susilo, menjadikan Indonesia menjadi bahan tertawaan masyarakat dunia, yang semuanya mempertanyakan sistem dan metode penentuan awal bulan yang dipakai Indonesia. Dari semua sistem yang ada, nyaris tidak dalil dan alasan yang dapat membenarkan keputusan
Pemerintah RI tersebut.

Sementara itu Prof DR Sofjan Siregar , MA dari De Nederlandse Raad voor Ifta (Dewan Fatwa Negeri Belanda, red) kepada detikcom Den Haag, Jumat (2/9/2011), menyatakan kalau sudah ada alasan yang sangat kuat bagi polisi untuk memproses Menteri Agama secara hukum, karena ini bukan delik aduan, tapi murni pidana yang merugikan dan menyesatkan umat. Pernyataan ini dikeluarkan Prof Sofjan untuk menanggapi pemberitaan Menteri Agama telah berbohong dalam penentuan Idul Fitri. Menurut Sofjan, jika berita di media benar bahwa Menteri Agama RI Surya Dharma Ali mengatakan Malaysia berhari raya pada Rabu, 31 Agustus 2011, padahal faktanya Malaysia berhari raya pada Selasa, 30 Agustus 2011, maka polisi yang profesional akan memprosesnya secara hukum.

Bila premis ini benar, imbuh Sofjan, maka tidak ada konklusi selain menyatakan bahwa hasil sidang lajnah itsbat hilal yang berbunyi 1 Syawal hari Rabu 31 Agustus cacat hukum, karena didasarkan pada konsideran dan informasi campur bohong. Di Indonesia sendiri, Muhammadiyah ternyata tidak sendirian. Ada beberapa ormas lain yang tidak membebek pada Kemenag. Ormas itu di antaranya FPI, MMI, dan HTI. Bahkan PWNU DKI pada hari Selasa juga mengedarkan seruan untuk segera berbuka puasa karena tanggal 30 Agustus adalah sudah tanggal 1 Syawal. Berdasarkan pengamatan orang-orang desa yang lugu, hilal selasa malam (1 Syawal versi Pemerintah) terlihat terlalu tinggi dan terlalu gemuk kalau dianggap sebagai hilal tanggal 1. Purnama penuh juga sudah terjadi di hari Senin malam (12 September 2011). Menurut Ahli Ilmu Falak Muhammadyah, Oman Fathurahman, Bulan purnama memang tidak dapat dijadikan rujukan kapan tanggal 1 dimulai, namun bisa dijadikan salah satu indikator tanggal satu bulan itu gemuk atau kurus, terlalu tinggi atau tidak. Purnama adalah puncak periode dari ijtima’ ke ijtima’ dan tidak bisa dihitung dari “penentuan tanggal satu”. Sekali lagi ini terjadi karena belum ada kesepakatan dari posisi berapa derajat ketinggian hilal saat ghurub pada hari ijtima’. Ini nanti juga akan berpengaruh pada akhir bulan, tanggal berapa akhirnya bulan tua itu tidak muncul di cakrawala. Kalau purnama yang jelas terlihat tidak dapat dijadikan rujukan maka hilal tanggal satu yang sangat tipis tentu jauh lebih sulit dipastikan berapa derajat mungkin atau mustahil dapat dilihat.

Kalau Kemenag konsisten pada sistem hisab dengan imkanurukyah dua derajat, apalagi kemudian memustahilkan laporan yang melihat hilal, seharusnya Kemenag tidak perlu menggelar Sidang Itsbat. Apalagi mengirim tim observasi di 60 titik yang semuanya itu dengan biaya yang sangat tinggi. Hasilnya toh sudah dipaksakan harus tanggal tertentu. Dalam hal ini tampaknya perlu ada sekelompok warga negara yang mengajukan gugatan keborosan anggaran yang dilakukan Kemenag ini.
Ketidakjelasan sikap dan keputusan kemenag ini menurut H Andy Dermawan lebih didasari kepentingan politis semata. Menurut Pembantu Dekan FISHUM UIN Sunan Kalijaga ini yang membuat kacau idhul fitri bukan NU atau Muhammadiyah tetapi negara sendiri yang membuat kacau keadaan. Negara sengaja merusak ukhuwah Islamiyah yang selama ini telah terjalin dengan berpura-pura memihak salah satu kelompok. Tetapi bukan berarti Pemerintah memihak NU karena sebagian besar warga NU juga berlebaran di hari Selasa. Jadi antara NU dan Muhammadiyah sama-sama diobok-obok oleh menteri agama yang kacau karena tidak mampu memainkan perannya secara netral dan independen. Pertanyaan kedepannya adalah apakah Sidang Itsbat yang
berbiaya mahal dan hanya basa-basi itu perlu diikuti oleh Muhammadiyah? Tampaknya tidak perlu lagi.

Sumber: tulisan dari berbagai sumber

Iklan